Anggaran Gordeng Tembus Rp 48,7 Miliar untuk Rumah Jabatan Anggota DPR?

Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pengadaan gorden senilai Rp 90 juta per rumah sulit dijelaskan urgensinya.

Salah satu alasannya, kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih semestinya menjadi pertimbangan DPR dalam menyusun kebutuhan anggaran.

“Pengetahuan terkait kebutuhan mendasar anggaran negara mestinya tercermin dalam kebijakan internal DPR agar mereka tak justru mengubah nafsu bermewah-mewah dan narsis,” kata Lucius.

Lucius berpendapat, kasus pengadaan gorden ini menunjukkan DPR seolah tak kehilangan nafsu untuk mendandani diri dengan fasilitas-fasilitas mahal yang pada akhirnya akan membuat buruk citra DPR.

“Ini tak bisa tidak memperlihatkan wajah parlemen yang miskin kepedulian, cuek dengan kondisi rakyat, jauh dari rakyat, tak punya sensitivitas, dan lain-lain,” ujar dia.

Lucius pun berpandangan, dengan gorden yang dibuat di dalam negeri, semestinya anggaran dapat ditekan sedemikian rupa agar tak menyedot terlalu banyak dana APBN.

Ia juga menilai pengadaan ini tak ada urgensinya karena menurut dia banyak rumah jabatan anggota Dewan yang tak dihuni.

“(Anggota) DPR perlu bersuara terkait proyek ini. Jangan sampai citra DPR menjadi terpuruk oleh kebijakan yang bahkan tak akan dinikmati oleh anggota DPR tetapi oleh mereka yang terlibat merancang proyek saja,” kata Lucius.

Lucius juga mendorong pihak Sekretariat Jenderal untuk memberi penjelasan detail mengenai bahan serta ukuran gorden yang akan dibelanjakan serta perusahaan yang akan menyediakan pengadaan gorden untuk menjawab kecurigaan publik.

“Jangan kasih ke publik informasi yang serba umum, karena hanya akan menguatkan dugaan permainan di balik proyek yang dikerjakan,” kata dia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *