oleh

Ketua Karang Taruna Kab. Ciamis : “Fungsi Karang Taruna Bukan Untuk Backing Proyek! Desa dan Rekanan Bisa Berurusan Dengan Hukum”

www.buletinindonesianews.com

Ciamis, Jabar —  Demi memaksimalkan fungsi kontrol pada proyek, baik proyek Desa maupun yang dikerjakan oleh pihak ke 3 (tiga) atau CV/PT, Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciamis Atep Hasanudin menegaskan fungsi Karang Taruna tidak memiliki fungsi sebagai backing proyek tapi lebih ke fungsi kontrol agar pekerjaan proyek benar-benar memiliki kualitas sesuai spesifikasi yang ada sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak berdampak hukum pasca selesainya proyek tersebut.

Atep menegaskan, selain melakukan kontrol, Karang Taruna juga berfungsi untuk mendorong pelaksana kegiatan (Proyek_red) memberdayakan karang taruna yang ada di desa setempat dan juga masyarakatnya.

“Jangan sampai ada anggota mengatasnamakan Karang Taruna melakukan backing proyek untuk kepentingan pribadi. Kalau ada berarti itu adalah oknum yang justru bisa merugikan pemerintahan desa atau pemborong yang melaksanakan proyek karena sikap itu memberi peluang kepada pelaksana proyek untuk nakal dan merugikan keuangan negara yang pada akhirnya berdampak hukum” tegas Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciamis kepada Buletin, Selasa 10 Agustus 2021.

Lanjutnya, Berdasarkan Permensos No. 25 tahun 2019, bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapaimya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Bertujuan mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial d kalangan generasi muda. Mengembangkan kemampuan GM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Atep menambahkan, ditengah jelinya aparat penegak hukum dalam mengawasi pelaksanaan keuangan negara tidak menutup kemungkinan pemerintah desa dan pemborong nakal berurusan dengan hukum akibat merasa nyaman selama proses pekerjaan yang lose control karena merasa diback up oleh oknum mengatasnamakan karang taruna. “Bukan itu fungsi Karang Taruna”, Ucap Atep.

“Masih ada peran aparat hukum, Media, dan Ormas/LSM, yang justru jauh memiliki fungsi hingga dalam pelaksanaan kebijakan reformasi demokrasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan sebagainya. Jadi, saya himbau kepada seluruh rekanan dan pemerintah desa untuk tidak terpancing dengan tawaran backingan proyek mengatasnamakan Karang Taruna, karena kalau sudah berurusan dengan hukum oknum yang melakukan backing itu tidak akan bisa apa-apa, resiko tanggung sendiri.”ucapnya.

Atep Hasanudin juga menghimbau kepada rekanan dan pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan kepada Karang Taruna di masing-masing desa setempat, melayani Karang Taruna. Tak hanya itu Dia mendorong Karang Taruna agar tetap Bersinergi dengan Media ataupun Ormas/LSM demi meningkatkan fungsi kontrol dalam pelaksanaan keuangan negara. (**Agus Firman)

Editor : Neneng Tsamrotussa’adah

Berita Terkait