oleh

Pemerintah Mendesak untuk Meningkatkan Pengujian COVID-19 Setelah Pemungutan Suara Regional

DMTNEWS – Kematian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan terkait COVID-19 hari setelah daerah itu mengikuti Pilkada 2020 telah menimbulkan kekhawatiran atas kerentanan petugas pemungutan suara dan pertanda akan datang.

Para ahli telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pasca pemilihan dengan menguji para pejabat pemilihan yang bertemu dengan banyak orang dan bekerja sepanjang waktu untuk memastikan hari pemungutan suara berjalan lancar pekan lalu.

Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro dinyatakan positif pada 5 Desember, empat hari sebelum pemilihan berlangsung pada hari Rabu, tetapi kantornya menunda mengumumkan diagnosisnya kepada publik karena khawatir hal itu akan membuat pemilih enggan muncul.

Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, dia meninggal karena COVID-19 pada hari Sabtu.

Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan pejabat KPU daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja dengan memakai masker sambil menjaga jarak dan mencuci tangan, namun pekerjaan mereka membuat mereka lebih rentan terpapar virus.

“Hanya saja mereka memiliki beban kerja yang lebih intens. Mereka berinteraksi dengan banyak orang, dari pemilih dan sesama pejabat di lapangan hingga kandidat dan timnya, ”katanya kepada The Jakarta Post .
Apalagi bagi para pekerja KPU di tingkat kabupaten yang sangat luwes mempersiapkan pemilu di daerahnya masing-masing, termasuk dalam menyiapkan materi, menyebarluaskan informasi, dan mendampingi calon, ujarnya.

Dia mengatakan kematian Bambang harus menjadi peringatan bahwa bahaya COVID-19 itu nyata, dan meskipun dia bukan yang pertama terinfeksi virus dan orang lain berhasil pulih, pemerintah seharusnya tidak mengambil risiko.

Untuk mengantisipasi semakin banyaknya kasus dan kematian akibat penyebaran virus di TPS, Titi merekomendasikan agar pemerintah menguji seluruh penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu lokal yang ditemui banyak orang saat hari pencoblosan.

“Petugas pemungutan suara melakukan tes COVID-19 hanya sebelum mereka bertugas – dan itu hanya tes antibodi cepat beberapa hari sebelum hari pemilihan. jika menunjukkan hasil ‘reaktif’, diganti, ”katanya. “Namun, setelah bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang di hari pencoblosan, mereka tidak diuji.

“Belum lagi meskipun protokol kesehatan sudah diterapkan, selalu ada ruang untuk kesalahan dalam penerapannya.”

Beberapa hari sebelum pemungutan suara 9 Desember, Bawaslu menemukan bahwa petugas di 1.023 TPS telah terinfeksi COVID-19, dan 1.420 TPS akan didirikan di lokasi yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan untuk pemeliharaan fisik. jarak. Angka-angka ini, bagaimanapun, mungkin pucat jika dibandingkan dengan jumlah total sekitar 298.000 TPS.

Dari 309 kota dan kabupaten yang menyelenggarakan pemilu, 24 berada di zona merah, wilayah berisiko tinggi tertular COVID-19. 237 sisanya berada di zona oranye, atau kawasan berisiko sedang, sementara 42 lainnya berada di zona kuning atau kawasan berisiko rendah. Enam wilayah lagi berada di zona hijau, yang tidak terpengaruh oleh COVID-19 atau belum mencatat kasus baru.

Juru bicara Satgas Nasional COVID-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan sebanyak 178.039 orang telah ditegur pada hari pemungutan suara karena tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan KPU, seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak di TPS.

Wiku mengatakan, tingkat kepatuhan petugas pemilu dalam menyediakan fasilitas pencegahan penyebaran COVID-19 di TPS, seperti TPS, di bawah 50 persen. Kepatuhan pemilih rata-rata dengan aturan memakai topeng di TPS adalah 95 persen dan dengan tindakan jarak sosial adalah 90 persen.

Di Jawa Timur, beberapa calon dan penyelenggara pemilu dinyatakan positif COVID-19 , termasuk Ketua KPU Situbondo yang dinyatakan positif beberapa hari sebelum pencoblosan. Situbondo termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menyelenggarakan pemilihan bupati tahun ini.

Makhyan Jibril Al-Farabi dari satuan tugas COVID-19 Jawa Timur mengatakan provinsi itu bekerja untuk memenuhi standar kapasitas pengujian Organisasi Kesehatan Dunia setidaknya 1 per 1.000 penduduk per minggu.
“Saat ini, kami berada pada 1 per 944 populasi,” katanya kepada Post , menambahkan bahwa otoritas kesehatan setempat saat ini sedang mendiskusikan apakah akan menyaring petugas pemungutan suara setelah pemilihan dengan tes antibodi atau tidak.

Dampak langsung pilkada terhadap penyebaran COVID-19 yang memburuk di Indonesia tidak boleh dirusak, karena infeksi virus korona sering mengikuti pola pertumbuhan eksponensial, kata ahli epidemiologi Dicky Budiman.

Ia mengatakan, meski hanya soal waktu dan kemampuan dalam pengujian dan penelusuran, ia memperkirakan angka infeksi harian di Indonesia bisa meningkat hingga 10 persen dan angka kematiannya hingga 9 persen.

Dia menunjuk contoh lonjakan besar kasus harian di Amerika Serikat setelah pemilu pada 3 November, setelah itu negara secara konsisten melaporkan kasus baru di atas 100.000 setiap hari. Pada hari Jumat, dilaporkan sebanyak 280.000 kasus baru dalam sehari.

“Apa yang terjadi di AS adalah konsekuensi logis dari menggelar pemilu di tengah wabah yang tidak terkendali,” katanya.

“[Meski pilkada serentak baru-baru ini tidak mencakup seluruh pelosok Indonesia, tidak seperti pemilu AS], bukan berarti tidak akan terjadi di sini. Kami menuju ke arah itu. “

Ia memperkirakan peningkatan jumlah penularan bisa terlihat dalam beberapa bulan ke depan setelah pemilu, tergantung demografi masing-masing daerah. Dia mengatakan tidak ada pilihan lain selain meningkatkan pengujian usap sedini mungkin secara nasional, idealnya setidaknya tiga kali lipat jumlahnya menjadi 100.000 orang per hari.

Jumlah orang yang diuji usap di atas 30.000 per hari setelah pemilihan.
“Kalau tidak, kita harus mempersiapkan skenario terburuk, misalnya rencana kontinjensi PSBB se-Jawa jika ada lonjakan kasus yang dilaporkan di tiga provinsi besar, padahal kita mungkin tidak bisa mengejar,” ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan cepat membela desakan pemerintah menjadi tuan rumah pemilihan selama pandemi, meski ada kritik yang menyerukan penundaan.

“Hingga saat ini, belum ada laporan kelompok infeksi di antara kerumunan pemilu,” ujarnya seperti dikutip kompas.com .

Otoritas kesehatan pemerintah pusat tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya masih memeriksa anggarannya untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk melakukan tes antibodi terhadap semua TPS setelah hari pemungutan suara, dengan mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan memo untuk semua KPU daerah.
“Kami sedang menyusun memo, yang juga akan menyarankan KPU daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau satgas COVID-19 setempat [tentang tes cepat yang direncanakan],” katanya.

Dia menambahkan bahwa semua KPU daerah juga dapat meminta bantuan dari otoritas kesehatan setempat untuk tes swab bagi petugas pemungutan suara yang membutuhkannya.

Catatan editor: Artikel ini telah diperbarui untuk menyertakan komentar KPU.

Sumber: Thejakartapost.com

Komentar

Berita Terkait