Jawa Barat, dmtNews.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM setelah program pelatihan wajib militer untuk anak berperilaku khusus, menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menilai bahwa, kritik, saran, bahkan pelaporan tersebut merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi demi masa depan anak-anak di Jawa Barat.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemprov Jabar untuk mengatasi anak-anak remaja yang berperilaku khusus dan saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian risiko yang harus dihadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik,” ujar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa “bapak aing” oleh warga Jawa Barat seperti dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (10/5/2025).
Kang Dedi juga menilai, pelaporan ini merupakan bagian dari perhatian khusus semua pihak terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus atau istimewa. “Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” lanjut KDM.
Karenanya ia mengajak semua pihak untuk ikut bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi, saat ini banyak anak yang didaftarkan orang tuanya untuk menjalani pendidikan di barak militer.
Antusiasme ini terlihat saat banyaknya orang tua mengantre menunggu giliran pemanggilan. Kendati demikian, lanjut Dedi Mulyadi, jika ada orang tua yang keberatan soal kegiatan ini, maka pihaknya tak memaksakan.
Siapkan Pergub
Menindaklanjuti program tersebut, Dedi Mulyadi akan membuat peraturan gubernur (Pergub) untuk memperkuat aturan soal pengiriman siswa nakal ke barak militer. “Sebelumnya, surat edaran sudah diterbitkan dan disampaikan ke bupati/wali kota di seluruh Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Kepala daerah tidak bisa tinggal diam terhadap maraknya aksi kekerasan yang melibatkan pelajar, karena itu, Dedi Mulyadi berharap program ini bisa diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat.
“Ya konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kami punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki,” pungkasnya.***
Reporter : Irfans hasanudin
