DMT News – Setelah perhelatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berakhir, dengan penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres, fokus beralih kepada persiapan pelantikan Presiden-Wakil Presiden yang akan digelar pada bulan Oktober. Meskipun Prabowo telah menyatakan bahwa ia tidak akan membentuk tim transisi dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepadanya, persiapan untuk transisi tersebut sedang berlangsung.
Salah satu aspek penting dari persiapan tersebut adalah penuangan dan sinkronisasi visi-misi pasangan tersebut dengan dokumen pembangunan nasional. Namun, dalam konteks pertahanan dan keamanan, terdapat isu strategis yang tampaknya belum mendapat perhatian yang memadai dalam dokumen visi-misi mereka, yaitu perihal transformasi intelijen negara. Hal ini juga berlaku untuk pasangan Capres-Cawapres lain yang ikut serta dalam Pilpres 2024, di mana perhatian terhadap isu intelijen negara tidak terlihat jelas dalam dokumen visi-misi mereka.
Menganalisis dokumen visi-misi dari masing-masing pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024, tidak ada yang memberikan perhatian spesifik terhadap intelijen negara sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara, maupun keberlanjutan reformasinya. Satu-satunya penyebutan terkait ‘intelijen’ terdapat dalam visi-misi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar, yang lebih berfokus pada pengembangan teknologi pertahanan antariksa, termasuk pengembangan teknologi ‘intelijen pengamatan dan pengawasan’.
Namun, dalam konteks pertahanan dan keamanan, perhatian yang lebih besar ditunjukkan terutama pada isu penguatan postur pertahanan, modernisasi alutsista, dan penguatan keamanan siber. Meskipun tidak terdapat komentar substansial dari para pasangan Capres dan Cawapres mengenai gagasan mereformasi atau memperkuat peran intelijen negara, terdapat beberapa isu sensitif yang menyinggung pemanfaatan data intelijen perihal dinamika dapur partai politik menjelang Pemilu 2024 yang menjadi perbincangan hangat pada akhir tahun 2023 lalu.
Khususnya bagi Prabowo Subianto, meskipun tidak ditemukan gambaran visi-misi terkait intelijen negara dari beliau baik saat menjadi Capres pada Pilpres 2014 maupun saat kembali maju pada Pilpres 2019 dan 2024 lalu, ada kebutuhan untuk memperjelas posisi dan pandangan beliau mengenai isu ini.
Tantangan utama dari minimnya perhatian terkait isu intelijen negara dan upaya reformasinya dari para pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres lalu adalah bahwa hal ini menunjukkan kurang pemahaman mereka terhadap permasalahan dan dinamika intelijen negara, baik dari aspek kebijakan, operasional, kelembagaan, maupun perkembangan teknologi yang berkenaan dengan intelijen negara.
Namun demikian, kurangnya perhatian ini juga dapat dipahami sebagai upaya mereka untuk menjaga jarak dan tidak terlibat dalam perdebatan yang sensitif. Hal ini dipahami karena kerja intelijen yang sarat dengan kerahasiaan dan anonimitas. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan strategis intelijen negara yang perlu mendapat perhatian lebih, termasuk dari pemangku kepentingan dan komunitas epistemik, serta melibatkan masyarakat sipil.
Salah satu tantangan utama adalah berkembangnya bentuk dan lanskap ancaman keamanan ke arah dimensi nontradisional, sebagaimana yang dipetakan dalam Global Risk Report 2024 oleh World Economic Forum. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi dalam peran dan fokus intelijen negara untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan dinamis.
Dengan demikian, peran intelijen negara dalam menghadapi tantangan masa depan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pemerintahan baru untuk memperkuat dan mentransformasi lembaga intelijen negara guna menjawab tantangan keamanan yang ada dan yang akan datang.
