Oknum ASN Bekasi Viral Minta THR Pakai Kwitansi, Pedagang: “Sambil Mabuk, Pak Gubernur Tolong!”

dmtNews Premanisme berkedok ASN? Begitulah kira-kira yang terjadi di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria berbaju dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi terekam kamera tengah mengedarkan kwitansi THR ke para pedagang, lengkap dengan permintaan uang sebesar Rp200 ribu per kios.

Yang bikin geger? Aksi ini viral karena divideokan langsung oleh pedagang yang resah!

Bacaan Lainnya

📹 Viral! Aksi Minta THR Terekam Jelas

Dalam video yang beredar luas di media sosial sejak Minggu (23/3/2025), tampak pria tersebut berkeliling pasar, menyodorkan kwitansi bertuliskan “retribusi keamanan” kepada para pedagang. Kwitansi itu ditujukan untuk seseorang bernama Agus Sodri, dan jumlah yang diminta tidak main-main: Rp200 ribu.

Pedagang yang merekam kejadian itu terdengar geram.

“Tolong ya Kak bantu share ya. Orang ini mintain uang sambil mabuk. Tolong Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) bantu ini ya!” katanya dalam video yang diunggah akun Lambe Turah.


🔥 “Sudah 4 Tahun, Baru Sekarang Berani Rekam”

Menurut sang pedagang, praktik ini bukan hal baru. Sudah berlangsung empat tahun, namun para pedagang enggan memviralkannya karena takut diancam.

“Dulu belum ada penegasan dari Gubernur, saya takut diintimidasi. Sekarang Pak Dedi bilang boleh videokan, jadi saya berani,” ucapnya dengan nada tegas.

Pedagang itu juga meminta agar ormas-ormas di Pasar Induk Cibitung ditertibkan. Ia khawatir ancaman dan pemerasan akan semakin menjadi jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.


🚨 Dedi Mulyadi Angkat Bicara: ASN Akan Dicopot

Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung bereaksi. Ia berjanji akan mencopot oknum ASN yang terbukti meminta THR secara ilegal.

“Siapa pun ASN yang minta THR ke pengusaha, akan langsung saya copot. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegasnya dalam keterangan resmi.


dmtInsight:
THR seharusnya bukan jadi ladang pemerasan! Aksi semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap ASN dan pemerintah. Apakah kasus ini akan jadi pintu pembuka pemberantasan premanisme berkedok retribusi? Kita tunggu langkah nyata Pemda Bekasi dan Gubernur Jabar. Update terus di dmtNews, karena kami ada untuk melawan ketidakadilan!

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *