dmtNews – Di tengah sorotan tajam publik terhadap revisi Undang-Undang TNI, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus tokoh nasional, Anies Baswedan, angkat suara. Lewat cuitan tajam di akun X miliknya, Anies mempertanyakan arah dan urgensi dari revisi yang menurutnya berjalan terlalu cepat dan minim diskusi publik.
🔍 Revisi UU TNI Picu Banyak Tanda Tanya
“Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan, atau malah membuka ruang bagi tantangan baru?” tulis Anies, Minggu (23/3/2025).
Menurutnya, revisi tersebut bisa berisiko mengaburkan fokus utama TNI: menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. “Jangan sampai TNI terbebani dengan tugas-tugas baru yang malah mengalihkan dari misi utamanya,” lanjut Anies.
⚠️ Revisi Kilat, Rakyat Bingung
Anies menyoroti kecepatan proses legislasi yang menurutnya terlalu kilat. Draf final sulit diakses, diskusi minim, dan publik nyaris tak dilibatkan.
“Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara, dan TNI sendiri?” tulisnya tegas.
🛡️ Jaminan Apa yang Kita Punya?
Anies juga mempertanyakan mekanisme pengamanan hukum. Siapa yang menjamin revisi ini tak berdampak di luar niat awal? Bagaimana memastikan perubahan ini tak disalahgunakan?
Ia menyoroti masalah klasik di tubuh TNI: meritokrasi. Menurut Anies, revisi ini seharusnya fokus membenahi sistem karier agar prestasi jadi tolok ukur utama, bukan kepentingan politik atau faktor non-merit.
🇮🇩 Pesan Jenderal Soedirman dan Bung Karno
Tak ketinggalan, Anies mengutip pesan legendaris dari Jenderal Soedirman dan Bung Karno: TNI harus netral, tak terlibat politik.
“Jenderal Soedirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan sah dan fokus perkuat TNI. Ini warisan yang harus kita jaga,” ujar Anies.
📢 Ajak Diskusi Rakyat: Dari Kampus hingga Warkop
Anies menegaskan, keputusan sepenting ini tak boleh elitis. Ia mendorong agar revisi UU TNI dibahas di forum rakyat: di kampus, pasar, hingga warung kopi.
“TNI adalah milik rakyat. Maka biarkan rakyat ikut membahas. Semua demi TNI yang makin kuat dan Indonesia yang tetap setia pada nilai keadilan dan demokrasi,” pungkasnya.
dmtTake: Kritik Anies soal revisi UU TNI ini bukan sekadar suara politisi, tapi alarm agar demokrasi tak dikompromikan. Cepat itu penting, tapi benar lebih penting.
