DMT News – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, baru-baru ini memberikan tanggapan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 50 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pakaian adat sebagai seragam sekolah. Regulasi ini memperkenankan siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA untuk mengenakan baju adat pada hari-hari tertentu, mulai berlaku sejak 7 September 2022.
Kekhawatiran dan Respons DPRD
Iman Satria menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan baru ini mungkin akan membebani siswa dan orang tua, mengingat tidak semua keluarga mampu membiayai pembelian seragam adat. “Kami berupaya memastikan bahwa implementasi kebijakan ini tidak menambah beban bagi warga Jakarta,” ungkap Iman. Komisi E DPRD DKI berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mendiskusikan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian, dengan tujuan mengakomodasi kebijakan tersebut tanpa memberatkan masyarakat.
Detail Teknis Belum Jelas
Salah satu isu yang masih belum jelas adalah tentang spesifikasi seragam adat yang akan digunakan, termasuk model dan jadwal pemakaiannya. Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengenai sumber pembiayaan untuk pengadaan seragam ini, apakah akan ada dukungan finansial dari kementerian ataukah sekolah-sekolah diharapkan menanggung biaya tersebut. “Kami sedang menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Mendikbudristek tentang bagaimana seragam adat ini akan diterapkan secara praktis di sekolah-sekolah,” jelas Iman.
Tujuan dari Regulasi Seragam Adat
Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme di kalangan siswa, meningkatkan citra pendidikan, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan melalui pengenalan dan penghargaan terhadap beragam budaya Indonesia. Dengan mengenakan pakaian adat, siswa diharapkan dapat lebih menghargai kekayaan budaya bangsa dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya.
Langkah-Langkah Mendatang
DPRD DKI Jakarta akan terus memonitor pelaksanaan kebijakan ini dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan formal untuk membahas aspek-aspek praktis dan finansial dari implementasi kebijakan ini, serta mengusulkan solusi yang dapat membantu sekolah dan keluarga siswa.
Kebijakan penerapan pakaian adat sebagai seragam sekolah di DKI Jakarta merupakan langkah yang inovatif namun memerlukan pemikiran yang matang dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait untuk memastikan implementasinya berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua siswa.
